Kebijakan Nasional, Perubahan Mendasar, dan Implikasi Teknis di Pemerintah Daerah

Tahun 2026 merupakan fase penting dalam implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), di mana berbagai ketentuan strategis mulai diterapkan secara penuh di lingkungan pemerintah daerah.

UU ASN membawa perubahan mendasar dalam pengelolaan kepegawaian, antara lain penguatan merit system, manajemen kinerja ASN, penataan ASN dan PPPK, serta penegasan peran Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan BKPSDM. Perubahan ini menuntut SKPD untuk melakukan penyesuaian kebijakan, sistem, dan pola kerja agar selaras dengan kebijakan nasional.

Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi tantangan dalam memahami dan menerapkan UU ASN secara tepat, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi, temuan pemeriksaan, dan risiko hukum kepegawaian.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi UU ASN Terbaru Tahun 2026 yang bersifat komprehensif dan aplikatif guna meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud

Memberikan pemahaman yang utuh dan teknis kepada aparatur pemerintah daerah mengenai kebijakan dan implementasi UU ASN terbaru Tahun 2026.

Tujuan

Kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman peserta terhadap arah kebijakan nasional ASN pasca UU ASN.

2. Menjelaskan perubahan mendasar UU ASN dan implikasinya bagi pemerintah daerah.

3. Memperkuat peran PPK, BKPSDM, dan pimpinan OPD dalam pengelolaan ASN.

4. Membekali peserta dengan panduan implementasi teknis UU ASN di lingkungan SKPD.

5. Meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan pelanggaran kepegawaian.

RUANG LINGKUP MATERI

Materi Bimbingan Teknis meliputi:

• Arah kebijakan nasional ASN pasca UU ASN

• Perubahan mendasar dalam pengelolaan ASN dan PPPK

• Peran dan tanggung jawab PPK dan BKPSDM

• Dampak UU ASN terhadap manajemen kepegawaian daerah

• Implementasi teknis UU ASN di SKPD

• Studi kasus dan simulasi penerapan UU ASN di pemerintah daerah

SASARAN PESERTA

Kegiatan ini ditujukan kepada:

• BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota

• Sekretaris Daerah

• Kepala OPD dan Pejabat Pimpinan Tinggi

• Pejabat dan staf yang menangani urusan kepegawaian

WAKTU DAN METODE PELAKSANAAN

• Durasi: 2 (dua) hari

• Beban Belajar: 16 Jam Pelajaran (JP)

• Metode:

  • Tatap muka

  • Online (Zoom)

  • In House Training (IHT)

• Metode Pembelajaran:
  Paparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi.

OUTPUT YANG DIHARAPKAN

Melalui kegiatan ini diharapkan peserta:

• Memahami secara komprehensif implementasi UU ASN Tahun 2026

• Mampu menerapkan kebijakan kepegawaian sesuai regulasi terbaru

• Menyusun langkah tindak lanjut implementasi UU ASN di SKPD masing-masing

• Meningkatkan tata kelola kepegawaian daerah yang profesional dan akuntabel

Jadwal Pelaksanaan

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Offline & Online

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi

Fasilitas Peserta

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Resmi
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (online)

Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 www.linkpemda.com
📧 info@linkpemda.com