Bimtek ASN & Pemda 2025: Manajemen Krisis Berbasis Digital
Perubahan iklim, bencana alam, krisis kesehatan, serta ancaman sosial-ekonomi yang semakin kompleks menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kemampuan manajemen krisis yang cepat, adaptif, dan berbasis teknologi digital.
Tahun 2025, Pemerintah Pusat menekankan pentingnya mitigasi risiko daerah berbasis data dan digitalisasi sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan RPJPN 2025–2045.
Melalui Bimtek ini, LINKPEMDA memberikan solusi praktis kepada ASN & Pemda agar mampu:
Mengantisipasi risiko bencana dan krisis daerah.
Menggunakan teknologi digital (early warning system, big data, AI dashboard) untuk deteksi dini.
Menyusun SOP penanganan krisis sesuai regulasi terbaru 2025.
DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Nasional & Perubahan Pola Belanja Pemda.
RPJPN 2025–2045: Transformasi Ketahanan Sosial & Lingkungan.
Peraturan BNPB & Permendagri terbaru 2025 tentang Mitigasi Risiko Daerah & Penanggulangan Bencana berbasis digital.
TUJUAN
Memberikan pemahaman regulasi terbaru terkait manajemen krisis dan mitigasi risiko daerah.
Meningkatkan kapasitas ASN dalam menyusun kebijakan & SOP penanganan krisis daerah.
Mendorong penggunaan teknologi digital (big data, AI, GIS, dashboard risiko) dalam mitigasi bencana.
Membentuk budaya organisasi tanggap darurat di lingkungan Pemda.
SASARAN PESERTA
Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah.
Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).
OPD terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup).
ASN bidang perencanaan, keuangan, dan teknis.
MATERI PELATIHAN
1. Regulasi Terbaru Manajemen Krisis & Mitigasi Risiko Daerah (2025)
Update kebijakan nasional & Permendagri terkait mitigasi risiko daerah.
Implementasi Inpres No. 1 Tahun 2025 dalam efisiensi anggaran penanggulangan krisis.
2. Pemetaan Risiko Daerah Berbasis Big Data & GIS
Teknik pemetaan bencana & kerentanan sosial-ekonomi daerah.
Penggunaan dashboard digital untuk analisis risiko.
3. Digital Crisis Management
Implementasi early warning system (EWS) berbasis teknologi.
Pemanfaatan AI untuk prediksi risiko & pola krisis.
4. SOP Manajemen Krisis & Komunikasi Publik
Penyusunan protokol respon cepat darurat daerah.
Strategi komunikasi publik resmi Pemda untuk mencegah kepanikan & hoaks.
5. Studi Kasus & Simulasi Krisis
Simulasi tanggap darurat berbasis skenario (banjir, gempa, krisis kesehatan, krisis pangan).
Evaluasi kesiapan organisasi Pemda.
METODE PELAKSANAAN
Paparan regulasi & kebijakan terbaru.
Workshop interaktif & simulasi digital.
Studi kasus dari daerah rawan bencana.
Diskusi & penyusunan SOP Pemda.
NARASUMBER
Pejabat BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).
Pejabat Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Keuangan Daerah).
Akademisi & Praktisi Digital Crisis Management.
Konsultan Teknologi AI & Big Data untuk Pemda.
FASILITAS PESERTA
✔️ Sertifikat resmi dengan QR Code (verifikasi online).
✔️ Modul & toolkit digital mitigasi krisis.
✔️ Akses e-learning & template SOP.
✔️ Konsultasi pasca-bimtek.
✔️ Akomodasi & konsumsi (untuk pelatihan tatap muka).
PENUTUP
Dengan adanya Bimtek Manajemen Krisis & Mitigasi Risiko Daerah Berbasis Digital, LINKPEMDA memberikan jawaban atas tantangan ASN & Pemda di tahun 2025.
Pelatihan ini akan membantu Pemda memiliki ketahanan daerah yang lebih kuat, berbasis regulasi terbaru, teknologi digital, serta strategi komunikasi publik yang efektif.
