Pembaruan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola pengadaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peraturan ini membawa sejumlah perubahan mendasar terhadap mekanisme, kewenangan, serta tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

Memasuki Tahun Anggaran 2026, seluruh pemerintah daerah wajib memahami dan mengimplementasikan ketentuan terbaru Perpres Nomor 46 Tahun 2025 agar proses pengadaan berjalan sesuai regulasi, meminimalkan risiko hukum, serta mencegah potensi temuan pemeriksaan.

Materi ini disusun sebagai panduan komprehensif dan aplikatif bagi aparatur pemerintah daerah dalam memahami perubahan regulasi PBJ serta mengimplementasikannya secara tepat, konsisten, dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan pengadaan.

Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap substansi perubahan Perpres Nomor 46 Tahun 2025

• Memberikan panduan teknis implementasi kebijakan PBJ terbaru Tahun 2026

• Memperkuat kompetensi pelaku pengadaan dalam setiap tahapan PBJ

• Meminimalkan kesalahan administrasi, sengketa, dan risiko temuan audit

• Mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil

Ruang Lingkup Materi

Materi disampaikan secara sistematis dan aplikatif, meliputi:

• Kebijakan nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasca Perpres Nomor 46 Tahun 2025

• Perubahan substansi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya

• Prinsip dasar PBJ yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

• Kewenangan dan peran PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan

• Mekanisme dan prosedur pengadaan barang/jasa terbaru

• Implementasi E-Procurement dan sistem pendukung PBJ

• Manajemen risiko dan pengendalian pengadaan

• Kesalahan umum dalam pelaksanaan PBJ dan strategi pencegahannya

• Studi kasus implementasi Perpres 46 Tahun 2025 di pemerintah daerah

• Sinkronisasi PBJ dengan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah

Sasaran Peserta

Kegiatan ini direkomendasikan untuk:

• PA/KPA

• PPK

• Pokja Pemilihan

• Pejabat Pengadaan

• UKPBJ

• Inspektorat Daerah

• BPKAD

• Bappeda

• OPD pelaksana kegiatan

• Aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam PBJ

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan materi regulatif dan teknis

• Diskusi interaktif dan tanya jawab

• Studi kasus dan simulasi pengadaan

• Sharing pengalaman dan best practice

Output yang Diharapkan

• Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap regulasi PBJ terbaru

• Terlaksananya proses pengadaan sesuai ketentuan Perpres Nomor 46 Tahun 2025

• Berkurangnya kesalahan administrasi dan risiko temuan pemeriksaan

• Terciptanya pengadaan barang/jasa yang efisien, transparan, dan akuntabel

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

5. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com