Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung efektivitas pembangunan dan pelayanan publik. Namun, praktik pengadaan masih sering menghadapi permasalahan seperti ketidaksesuaian regulasi, potensi penyimpangan, dan lemahnya fungsi pengawasan.

Untuk mewujudkan tata kelola PBJ yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi terbaru, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam melakukan audit, pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan PBJ.

Melalui kegiatan Diklat Audit dan Pengawasan PBJ Pemerintah 2025, LINKPEMDA hadir untuk memperkuat peran auditor, inspektorat, dan aparat pengawas internal pemerintah dalam mengawal akuntabilitas dan efektivitas PBJ.

Tujuan

1. Memberikan pemahaman mendalam terkait regulasi terbaru PBJ.

2. Meningkatkan keterampilan peserta dalam melakukan audit dan pengawasan pengadaan.

3. Mengembangkan strategi pencegahan penyimpangan dalam proses PBJ.

4. Memperkuat peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung reformasi birokrasi dan good governance.

Sasaran Peserta

• Auditor dan Aparat Inspektorat Daerah.

• Pokja Pemilihan dan Panitia Pengadaan.

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

• Bendahara Pengeluaran dan staf pengadaan.

• Aparatur pengelola PBJ pada SKPD/OPD.

Materi Diklat

1. Pokok-pokok perubahan dalam Perpres 46 Tahun 2025.

2. Kebijakan & Regulasi Terbaru PBJ Pemerintah 

3. Mekanisme Audit Internal PBJ sesuai standar BPKP & APIP.

4. Teknik Audit Forensik dan Investigasi pada PBJ.

5. Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern dalam PBJ.

6. Sistem Pengawasan Berbasis Elektronik (SPSE, E-Katalog).

7. Studi Kasus dan Simulasi Audit PBJ di daerah.

Metode Pelaksanaan

• Metode: Paparan narasumber, diskusi interaktif, studi kasus, dan praktik audit PBJ.

• Durasi: 2 – 3 hari 

• Model: Bimtek Nasional (gabungan) atau In-House Training (khusus instansi).

Narasumber

• LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

• BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

• Kementerian Dalam Negeri.

• Akademisi & Praktisi Audit PBJ.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16/2018.

4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 16/2018 (regulasi terbaru PBJ).

5. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Peraturan LKPP terbaru terkait audit dan pengawasan PBJ.

Fasilitas Peserta

• Sertifikat 

• Modul dan bahan ajar.

• Konsultasi pasca diklat.

• Akomodasi hotel (untuk paket full).

Penutup

Melalui Diklat Audit dan Pengawasan PBJ 2025, diharapkan aparatur pemerintah daerah mampu memperkuat fungsi audit dan pengawasan pengadaan, sehingga dapat meminimalisir potensi penyimpangan serta meningkatkan kualitas belanja daerah.

LINKPEMDA siap menjadi mitra strategis dalam mendukung peningkatan kapasitas SDM pemerintah di bidang PBJ.

📞 Kontak Penyelenggara
LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

• WA: +62 813-8766-6605 (Andi Hasan Lamba)

• 🌐 Website: www.linkpemda.com

• 📧 Email: info@linkpemda.com

• 📍 Jl. KH Agus Salim No. 8, Bekasi, Jawa Barat