Monitoring dan Evaluasi (Monev) merupakan instrumen penting dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan Monev, pemerintah daerah dapat mengukur capaian program, efektivitas kegiatan, serta kualitas belanja daerah.

Melalui Bimtek Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah 2025, aparatur pemerintah daerah (ASN, Bappeda, dan OPD terkait) akan dibekali pemahaman regulasi terbaru, teknik penyusunan indikator kinerja, serta strategi evaluasi pembangunan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai standar nasional.

Dasar Hukum

Bimtek ini berlandaskan pada regulasi terbaru, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

4. Peraturan Menteri PPN/Bappenas terbaru terkait Monitoring dan Evaluasi pembangunan.

5. Regulasi teknis terbaru mengenai Monev Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.

Maksud dan Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman aparatur mengenai Monitoring dan Evaluasi (Monev) pembangunan daerah.

2. Melatih peserta menyusun indikator kinerja utama dan evaluasi capaian program pembangunan.

3. Mendorong tata kelola pembangunan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi hasil (result-based management).

4. Mendukung peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaporan pembangunan daerah.

Materi Bimtek

1. Konsep dan regulasi terbaru Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2025.

2. Teknik penyusunan indikator kinerja pembangunan.

3. Tata cara penyusunan laporan Monev pembangunan daerah.

4. Strategi sinkronisasi hasil Monev dengan RKPD dan APBD.

5. Studi kasus & praktik terbaik evaluasi pembangunan daerah.

Peserta Bimtek

• Aparatur Sipil Negara (ASN).

• Pejabat Bappeda, OPD, serta tim perencana dan pengendalian pembangunan.

• Tenaga teknis penyusun laporan pembangunan daerah.

Output yang Diharapkan

1. Peserta memahami regulasi terbaru tentang Monitoring dan Evaluasi pembangunan daerah.

2. Peserta mampu menyusun laporan hasil Monev sesuai pedoman nasional.

3. Peningkatan kualitas RPJMD, RKPD, dan APBD melalui hasil Monev yang akurat.

4. Terwujudnya pemerintahan daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan berbasis hasil.

Penutup

Bimtek ini menjadi langkah strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat akuntabilitas pembangunan, memastikan program berjalan sesuai target, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui Bimtek Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah 2025, diharapkan lahir tata kelola pembangunan yang lebih efektif dan berdaya saing.