Transformasi digital pelayanan publik merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah Daerah dituntut untuk menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, mudah diakses, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pada praktiknya, masih banyak Pemerintah Daerah yang menghadapi permasalahan dalam penyelenggaraan layanan publik digital, seperti layanan yang berjalan parsial antar OPD, informasi publik yang tidak sinkron, belum adanya standar layanan digital yang baku, lemahnya pengelolaan pengaduan masyarakat, serta minimnya pemanfaatan data layanan untuk evaluasi kinerja.

Memasuki Tahun 2026/2027, layanan publik digital tidak lagi dipandang sebagai inovasi tambahan, tetapi telah menjadi kewajiban tata kelola pemerintahan. Masyarakat semakin kritis terhadap kualitas layanan, sementara intensitas pengawasan dari Inspektorat, APIP, Ombudsman, dan lembaga pengawas lainnya terus meningkat. Kondisi ini menuntut aparatur pemerintah untuk tidak hanya mampu mengoperasikan aplikasi layanan, tetapi juga memahami aspek kebijakan, tata kelola informasi, manajemen risiko, dan pertanggungjawaban administrasi layanan publik digital.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang komprehensif, aplikatif, dan berbasis kasus nyata guna meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan tata kelola informasi dan layanan publik digital secara aman, profesional, dan berorientasi kinerja.

Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap konsep dan kebijakan layanan publik digital di Pemerintah Daerah.

• Memperkuat kapasitas OPD dalam menyelenggarakan layanan publik digital yang terintegrasi dan terstandar.

• Memberikan pemahaman tata kelola informasi publik digital yang transparan dan akuntabel.

• Membekali peserta dengan kemampuan menyusun SOP layanan publik digital.

• Mengurangi risiko administratif, pengaduan masyarakat, dan temuan pengawasan dalam layanan publik digital.

Sasaran Peserta

Kegiatan ini ditujukan kepada:

• Pejabat struktural OPD

• Petugas pelayanan publik

• PPID Utama dan PPID Pelaksana

• Pengelola website dan aplikasi layanan OPD

• Admin SPBE / sistem informasi

• Aparatur Diskominfo

• Inspektorat Daerah

• Aparatur OPD yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan publik

Materi Bimbingan Teknis

1. Kebijakan dan Arah Layanan Publik Digital Pemerintah Daerah

• Transformasi pelayanan publik di era digital

• Hubungan layanan publik digital dengan reformasi birokrasi

• Tantangan dan risiko layanan publik digital di daerah

2. Tata Kelola Informasi Publik Berbasis Digital

• Prinsip pengelolaan informasi publik OPD

• Klasifikasi informasi publik

• Pengendalian kualitas dan akurasi informasi

• Risiko sengketa dan pengaduan informasi

3. Pemetaan dan Standarisasi Layanan Publik Digital OPD

• Identifikasi jenis layanan publik OPD

• Penetapan standar layanan digital

• Penyelarasan layanan online dan offline

• Kesalahan umum dalam layanan publik digital

4. Penyusunan SOP Layanan Publik Digital

• Struktur dan komponen SOP layanan digital

• SOP pelayanan non-tatap muka

• SOP pengelolaan pengaduan masyarakat

• SOP gangguan sistem dan layanan

5. Integrasi Layanan Publik Digital Antar OPD

• Konsep integrasi layanan publik

• Permasalahan data silo antar OPD

• Peran OPD pengampu SPBE

• Contoh integrasi layanan publik daerah

6. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Secara Digital

• Sistem pengaduan masyarakat

• Alur tindak lanjut dan monitoring pengaduan

• Pemanfaatan data pengaduan untuk perbaikan layanan

7. Keamanan Informasi dan Perlindungan Data Layanan Publik

• Risiko kebocoran data layanan publik

• Pengendalian akses dan kewenangan

• Tanggung jawab aparatur dalam pengamanan data

8. Evaluasi dan Monitoring Kinerja Layanan Publik Digital

• Indikator kinerja layanan publik digital

• Penyusunan laporan kinerja layanan

• Pemanfaatan dashboard layanan publik

9. Titik Rawan Pengawasan dan Risiko Layanan Publik Digital

• Layanan tanpa SOP dan standar

• Informasi publik yang tidak mutakhir

• Pengelolaan pengaduan yang tidak terdokumentasi

• Strategi mitigasi risiko layanan digital

10. Studi Kasus dan Diskusi Implementatif

• Studi kasus nyata layanan publik digital daerah

• Diskusi kelompok dan pemecahan masalah

• Best practice layanan publik digital yang aman

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan materi oleh narasumber berpengalaman

• Diskusi interaktif dan tanya jawab

• Pembahasan studi kasus nyata

• Simulasi penyusunan SOP layanan publik digital

Output yang Diharapkan

Peserta diharapkan mampu:

• Memahami tata kelola informasi dan layanan publik digital secara utuh.

• Menyelenggarakan layanan publik digital yang terstandar dan terintegrasi.

• Menyusun SOP layanan publik digital di OPD masing-masing.

• Mengurangi risiko pengaduan dan temuan pengawasan.

• Meningkatkan kualitas layanan publik berbasis kinerja.

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta     

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com