Dalam rangka meningkatkan efektivitas pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, perlu disusun Rencana Kegiatan PPKPT (Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan) yang tepat sasaran, terukur, dan partisipatif. Dokumen ini menjadi panduan strategis untuk mengatur arah kebijakan dan program kerja tahunan yang sesuai dengan visi RPJMDes dan prioritas pembangunan nasional.

Seiring dengan peningkatan peran perguruan tinggi vokasi seperti Politeknik dalam pengabdian masyarakat dan pendampingan desa, mahasiswa dan dosen juga berperan penting dalam penguatan perencanaan partisipatif di desa. Oleh karena itu, Bimbingan Teknis ini tidak hanya menyasar aparatur pemerintahan desa, tetapi juga membuka ruang partisipasi bagi politeknik yang memiliki program pemberdayaan masyarakat, KKN Tematik, maupun kerja sama desa binaan.

Dasar Hukum

1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2. PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa

3. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

4. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah

6. Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

7. Permendikbudristek tentang Kampus Merdeka dan KKN Tematik Desa

8. Surat Edaran dan Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait PPKPT

Tujuan Kegiatan

• Meningkatkan kompetensi aparatur desa dan pihak terkait dalam menyusun rencana kegiatan PPKPT yang efektif dan sesuai regulasi.

• Mengintegrasikan partisipasi akademisi dan mahasiswa dalam penyusunan dokumen perencanaan desa.

• Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah desa, pendamping, dan institusi pendidikan vokasi dalam pembangunan desa.

• Mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif, akuntabel, dan tepat guna.

Materi Bimtek

1. Konsep dan ruang lingkup PPKPT

2. Sinkronisasi RPJMDes, RKPDes, dan Rencana Kegiatan PPKPT

3. Teknik penyusunan dan penganggaran kegiatan desa

4. Partisipasi masyarakat dan mitra kampus dalam pembangunan desa

5. Studi kasus dan praktik langsung penyusunan PPKPT

6. Evaluasi dan pemantauan kegiatan PPKPT

Sasaran Peserta

• Kepala Desa dan Perangkat Desa

• Sekretaris Kelurahan dan Aparatur Kelurahan

• Pendamping Desa / Kecamatan

• BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

• Mahasiswa dan Dosen dari Politeknik atau Perguruan Tinggi yang:

  • Mengikuti/membina kegiatan KKN Tematik, PPM, MBKM, atau program desa binaan

  • Menjadi mitra kerja sama dalam pengembangan perencanaan desa

  • Memiliki program studi terkait pemerintahan, pembangunan, atau pemberdayaan masyarakat

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

• Waktu: Menyesuaikan kebutuhan dan jadwal peserta

• Durasi: 2–3 Hari

• Tempat: Hotel mitra atau lokasi yang disepakati bersama

Metode Pelaksanaan

• Presentasi dan diskusi

• Simulasi penyusunan dokumen

• Studi kasus

• Konsultasi interaktif

• Evaluasi dan umpan balik

Narasumber

• Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa – Kemendagri

• Kementerian Desa PDTT

• Akademisi dan Praktisi Pembangunan Desa

• Perwakilan dari Politeknik Mitra (jika terlibat langsung)

• Tim Ahli LINK PEMDA

Penutup

Dengan adanya kegiatan Bimtek ini, diharapkan para aparatur desa dan kalangan akademisi dapat bersinergi dalam menyusun perencanaan kegiatan desa yang berkualitas, berorientasi hasil, dan berkelanjutan. Kehadiran Politeknik dan kampus vokasi sebagai mitra desa juga diharapkan dapat memperkuat aspek partisipatif dan teknokratik dalam perencanaan pembangunan desa.