Dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri, maju, berdaya saing, dan berkelanjutan, pemerintah daerah dituntut untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap APBD, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) telah membawa perubahan mendasar dalam tata kelola pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu kebijakan strategis yang menjadi instrumen penguatan PAD adalah penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital pemerintahan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan digitalisasi pendapatan daerah melalui integrasi data perpajakan, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), pemanfaatan big data, penguatan pengawasan penerimaan daerah, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak guna meminimalisir kebocoran penerimaan daerah.

Namun demikian, dalam implementasinya masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

⚠ Rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah

⚠ Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat

⚠ Belum optimalnya implementasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB

⚠ Belum maksimalnya penggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah

⚠ Rendahnya kepatuhan wajib pajak daerah

⚠ Tingginya tunggakan pajak daerah

⚠ Belum optimalnya digitalisasi sistem pengelolaan pendapatan daerah

⚠ Belum terintegrasinya basis data perpajakan daerah

⚠ Masih terdapat potensi kebocoran penerimaan daerah

⚠ Belum tersusunnya roadmap peningkatan PAD yang terukur dan berkelanjutan

⚠ Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin tinggi

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Nasional ini diharapkan aparatur pemerintah daerah mampu meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan pendapatan daerah, mengoptimalkan potensi PAD, memperkuat kemandirian dan ketahanan fiskal daerah serta mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas.

DASAR HUKUM

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

• Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pengelolaan Keuangan Daerah

• Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan PAD dan fiskal daerah

URGENSI PELAKSANAAN

BIMTEK ini penting dilaksanakan karena:

⚠ Peningkatan PAD menjadi prioritas seluruh pemerintah daerah

⚠ Implementasi UU HKPD membutuhkan kesiapan kelembagaan dan SDM daerah

⚠ Opsen PKB dan Opsen BBNKB menjadi sumber pendapatan baru yang harus dioptimalkan

⚠ Banyak daerah masih memiliki tingkat kemandirian fiskal yang rendah

⚠ Digitalisasi pendapatan daerah menjadi kebutuhan dalam era transformasi digital pemerintahan

⚠ Tingginya potensi kebocoran penerimaan daerah

⚠ Pentingnya peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah

⚠ Perlunya strategi penguatan ketahanan fiskal daerah menghadapi ketidakpastian ekonomi

⚠ Meningkatnya tuntutan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah

⚠ Perlunya roadmap peningkatan PAD yang berkelanjutan

TUJUAN KEGIATAN

✔ Memahami implementasi UU HKPD dalam pengelolaan PAD

✔ Memahami mekanisme Opsen PKB dan Opsen BBNKB

✔ Meningkatkan kemampuan identifikasi potensi PAD

✔ Meningkatkan kemampuan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah

✔ Memahami strategi digitalisasi pendapatan daerah

✔ Meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah

✔ Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah

✔ Menyusun roadmap peningkatan PAD yang berkelanjutan

✔ Memperkuat kemandirian fiskal daerah

✔ Memperkuat ketahanan fiskal daerah

✔ Mendukung pembiayaan pembangunan daerah

✔ Meningkatkan kualitas pelayanan publik

SASARAN PESERTA

• Bapenda Provinsi/Kabupaten/Kota

• BPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota

• Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota

• Sekretariat Daerah

• Inspektorat Daerah

• Bagian Perekonomian

• Bagian Hukum

• Pengelola Pajak Daerah

• Pengelola Retribusi Daerah

• Tim Optimalisasi PAD

• Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

• Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)

• BUMD

• BLUD

• Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

MATERI BIMTEK

Modul 1

Kebijakan Nasional Penguatan PAD dan Kemandirian Fiskal Daerah Pasca UU HKPD

Modul 2

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Modul 3

Strategi Optimalisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Modul 4

Strategi Optimalisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Modul 5

Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Modul 6

Optimalisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Modul 7

Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Modul 8

Strategi Optimalisasi Retribusi Daerah Berdasarkan Regulasi Terbaru

Modul 9

Teknik Pemetaan Potensi Pendapatan Daerah Berbasis Data dan Teknologi Informasi

Modul 10

Digitalisasi Pendapatan Daerah dan Integrasi Sistem Pajak Daerah

Modul 11

Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Dalam Mendukung Peningkatan PAD

Modul 12

Pemanfaatan Big Data dan Dashboard Pendapatan Daerah Untuk Pengambilan Keputusan

Modul 13

Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah

Modul 14

Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Daerah Untuk Meminimalisir Kebocoran PAD

Modul 15

Strategi Peningkatan Rasio Kemandirian Fiskal Daerah dan Pengurangan Ketergantungan Terhadap Dana Transfer Pusat

Modul 16

Penyusunan Roadmap Peningkatan PAD dan Ketahanan Fiskal Daerah Tahun 2026–2030

Modul 17

Best Practice Pemerintah Daerah Dalam Optimalisasi PAD dan Penguatan Fiskal Daerah

Modul 18

Workshop Penyusunan Strategi Peningkatan PAD Berbasis Potensi Unggulan Daerah

Modul 19

Studi Kasus Daerah Berprestasi Dalam Peningkatan PAD

Modul 20

Coaching Clinic dan Konsultasi Permasalahan Pendapatan Daerah

METODE PELAKSANAAN

✅ Ceramah Interaktif

✅ Workshop Penyusunan Dokumen

✅ Simulasi Pemetaan Potensi PAD

✅ Studi Kasus Daerah

✅ Focus Group Discussion (FGD)

✅ Coaching Clinic

✅ Konsultasi dan Pendampingan

OUTPUT PESERTA

✔ Memahami kebijakan terbaru pengelolaan PAD

✔ Memahami implementasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB

✔ Mampu mengidentifikasi potensi PAD daerah

✔ Mampu menyusun strategi peningkatan PAD

✔ Mampu memanfaatkan digitalisasi pendapatan daerah

✔ Mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak

✔ Mampu menyusun roadmap peningkatan PAD

✔ Mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah

✔ Mampu memperkuat ketahanan fiskal daerah

✔ Mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik

BIAYA KEGIATAN

⭐ Paket Menginap (Single Room) : Rp 5.500.000

⭐ Paket Menginap (Twin Sharing) : Rp 5.000.000

⭐ Paket Non Menginap : Rp 4.000.000

FASILITAS PESERTA

✔ Sertifikat BIMTEK Nasional

✔ Modul Pelatihan Lengkap

✔ Softcopy Materi

✔ Seminar Kit

✔ Konsultasi Pasca Pelatihan

✔ Coffee Break dan Makan Siang

✔ Dokumentasi Kegiatan

INFORMASI & PENDAFTARAN

📞 WhatsApp : 0813-8766-6605

🌐 Website : https://linkpemda.com

📧 Email : info@linkpemda.com

PENUTUP

Bimbingan Teknis Nasional Strategi Peningkatan PAD Melalui Optimalisasi Opsen PKB dan BBNKB, Digitalisasi Pendapatan Daerah serta Penguatan Kemandirian dan Ketahanan Fiskal Daerah merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah, meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah, serta mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan, memperkuat ketahanan fiskal daerah, mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat, serta mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.