Beranda
Jadwal
Materi
Artikel
Profile
January 10, 2026 / Materi BIMTEK ASET DAN BARANG JASA Admin

Bimtek Penguatan Pengawasan, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Tata Kelola Perpajakan Daerah 2026

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) merupakan instrumen strategis dalam mendukung efektivitas pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Besarnya nilai anggaran PBJ serta kompleksitas regulasi menuntut penguatan fungsi audit, pengawasan, dan pengendalian intern agar pelaksanaan pengadaan berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Memasuki Tahun 2026, implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 membawa sejumlah penyesuaian penting dalam tata kelola PBJ, termasuk penguatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), peningkatan transparansi proses pengadaan, serta optimalisasi pemanfaatan sistem elektronik seperti SPSE dan E-Katalog.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan PBJ di pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidaksesuaian pelaksanaan dengan regulasi terbaru, potensi penyimpangan dan konflik kepentingan, lemahnya manajemen risiko, serta belum optimalnya fungsi audit dan pengawasan pengadaan. Kondisi tersebut berpotensi berdampak pada rendahnya kualitas belanja daerah dan meningkatnya risiko temuan pemeriksaan.

Oleh karena itu, Bimbingan Teknis Audit dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) Tahun 2026 diselenggarakan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan audit dan pengawasan PBJ secara profesional, sistematis, dan berbasis risiko.


🎯 TUJUAN KEGIATAN

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

  1. Meningkatkan pemahaman peserta terhadap kebijakan dan regulasi terbaru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya Perpres Nomor 46 Tahun 2025.

  2. Memperkuat kemampuan teknis aparatur dalam pelaksanaan audit dan pengawasan PBJ.

  3. Mengembangkan strategi pencegahan dan mitigasi risiko penyimpangan dalam proses pengadaan.

  4. Memperkuat peran APIP dalam mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

  5. Mendorong terwujudnya belanja daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.


👥 SASARAN PESERTA

Kegiatan ini ditujukan kepada:

  • Auditor dan Aparatur Inspektorat Daerah

  • Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

  • Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

  • Pokja Pemilihan dan Pejabat/Panitia Pengadaan

  • Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengadaan

  • Aparatur pengelola PBJ pada OPD/SKPD


📚 MATERI BIMTEK

Materi disusun secara komprehensif dan aplikatif, meliputi:

  • Pokok-pokok perubahan dan implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025

  • Kebijakan dan regulasi terbaru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026

  • Peran dan fungsi APIP dalam audit dan pengawasan PBJ

  • Mekanisme audit internal PBJ sesuai standar APIP dan BPKP

  • Teknik audit forensik dan investigatif dalam pengadaan

  • Manajemen risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada PBJ

  • Pengawasan PBJ berbasis sistem elektronik (SPSE, E-Katalog, dan sistem pendukung)

  • Studi kasus dan simulasi audit serta pengawasan PBJ di pemerintah daerah


🧩 METODE PELAKSANAAN

  • Paparan kebijakan dan regulasi

  • Diskusi interaktif dan studi kasus

  • Simulasi dan praktik audit serta pengawasan PBJ

  • Konsultasi permasalahan pengadaan di daerah


⚖️ DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

  2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

  3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018.

  4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 16 Tahun 2018.

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

  6. Peraturan dan ketentuan terbaru LKPP terkait audit dan pengawasan PBJ.


📌 OUTPUT KEGIATAN

  • Modul dan materi Bimbingan Teknis

  • Sertifikat Bimtek

  • Peningkatan kapasitas aparatur dalam audit dan pengawasan PBJ

  • Rekomendasi teknis penguatan tata kelola pengadaan di pemerintah daerah

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 (dua) hari per sesi
Format: Tatap Muka dan Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta 

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

 

Share :

Tingkatkan Skill Anda Bersama LINKPEMDA