Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan salah satu aspek strategis dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem pengadaan berbasis digital, memperluas pemanfaatan E-Katalog, serta mengoptimalkan transparansi melalui teknologi informasi.

Perubahan regulasi ini membawa sejumlah penyesuaian yang harus segera dipahami oleh seluruh pelaku pengadaan di instansi pusat maupun daerah, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, hingga Penyedia Barang/Jasa. Tanpa pemahaman yang memadai, implementasi regulasi dapat menimbulkan risiko ketidaksesuaian prosedur, hambatan administrasi, dan potensi pelanggaran hukum.

Bimbingan Teknis (Bimtek) ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang implementasi Perpres 46 Tahun 2025, tata cara penggunaan E-Katalog, optimalisasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dan strategi pengadaan berbasis digital sesuai ketentuan terbaru.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

6. Peraturan LKPP terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan E-Katalog.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

TUJUAN BIMTEK

1. Memahami substansi dan perubahan penting dalam Perpres 46 Tahun 2025.

2. Menguasai prosedur dan mekanisme pengadaan berbasis digital.

3. Mengoptimalkan pemanfaatan E-Katalog dan SPSE.

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

5. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur pengadaan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.

MATERI BIMTEK

1. Kebijakan dan arah reformasi PBJP tahun 2025.

2. Pokok-pokok perubahan dalam Perpres 46 Tahun 2025.

3. Implementasi pengadaan berbasis digital dan SPSE.

4. Pemanfaatan dan optimalisasi E-Katalog Lokal & Nasional.

5. Tata cara penyusunan dokumen pengadaan sesuai regulasi terbaru.

6. Strategi pencegahan fraud dan peningkatan integritas pengadaan.

7. Studi kasus dan praktik langsung penggunaan aplikasi pengadaan.

SASARAN PESERTA

• Kepala OPD

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

• Pejabat Pengadaan

• Pokja Pemilihan

• Bendahara Pengeluaran & PPTK

• Aparatur pengelola pengadaan di instansi pusat/daerah

• Penyedia Barang/Jasa pemerintah

METODE BIMTEK

• Presentasi materi

• Diskusi interaktif

• Studi kasus

• Simulasi penggunaan aplikasi E-Katalog dan SPSE

• Tanya jawab dan konsultasi teknis

NARASUMBER

Narasumber berasal dari:

• LKPP RI

• Kementerian/Lembaga terkait

• Praktisi dan konsultan pengadaan bersertifikat

Penyelenggaraan Bimtek ini menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan Perpres 46/2025 diimplementasikan secara efektif. Materi digital terkini, simulasi praktik langsung, dan pendekatan sistematik akan memperkuat kapasitas aparatur dalam melakukan pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel.