Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. Pertanggungjawaban bendahara adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.

Efektivitas pertanggungjawaban bendahara harus rinci, transparan, sistematis dan terpadu serta komprehensif. Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 309 UU 32/2014 APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Kemudian pasal 393 ayat 2a menyatakan membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran Daerah dan laporan pengelolaan keuangan Daerah.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Kemudian turunan dari PP tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri/ Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Perda yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Perkada yang mengatur mengenai sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Perkada yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
4. Perkada yang mengatur mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan
5. Perkada yang mengatur mengenai analisis standar belanja, ditetapkan paling lama tahun 2022.

Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah untuk meningkatkan kemampuan Bendahara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pembahasan materi dibagi dalam sub bagian meliputi:

1. Siklus Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah
3. Pengesahan DPA SKPD
4. Pengesahan Anggaran Kas Pemerintah Daerah (AKPD)

Siklus Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah, Pasal 221 PP/12 Tahun 2019.

Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD meliputi: (a) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran (b) menyiapkan SPM (c) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran (d) melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD dan (e) Menyusun laporan keuangan SKPD.

Sedangkan tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Unit SKPD adalah (a) melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu (b) menyiapkan SPM TU dan SPM LS berdasarkan SPP -TU dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu dan (c) melakukan verfikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu.

Pengesahan DPA SKPD dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Pemberitahuan penyusunan rancangan DPA-SKPD kepada kepala SKPD yang dilakukan oleh PPKD.
2. Menyusun rancangan DPA-SKPD dan penyampaian kepada PPKD oleh Ka.SKPD.
3. Penyampaian rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk diverfikasi oleh TAPD & Ka.SKPD.
4. Persetujuan rancangan DPA-SKPD setelah dilakukan verifikasi oleh SEKDA
5. Pengesahan DPA-SKPD dan penyerahan ke masing-masing PA dan APIP oleh PPKD.

Pengesahan Anggaran Kas Pemerintah Daerah (AKPD) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala SKPD Menyusun RAK berdasarkan jadwal dalam DPA-SKPD
2. Kepala SKPD menyampaikan RAK-SKPD kepada kuasa (paling lambat 3 hari setelah pengesahan DPA-SKPD).
3. Kuasa BUD menverfikasi RAK (paling lambat 2 hari sejak diterimanya RAK)
4. Kuasa BUD Menyusun AKPD berdasarkan hasil verfikasi RAK dan menyampaikan kepada PPKD selaku BUD.
5. PPKD selaku BUD mengesahkan AKPD (paling lambat 1 hari setelah dokumen diterima.

Oleh: Tongam Sinambela, SE, M.Ak, MM, ACPA, CTA Oleh: Tongam Sinambela, SE, M.Ak, MM, ACPA, CTA