Penguatan Kompetensi Keprotokolan, Keterampilan Public Speaking, Teknik Master of Ceremony, Etika Komunikasi, serta Profesionalisme Aparatur dalam Mendukung Penyelenggaraan Acara Pemerintahan yang Tertib, Khidmat, dan Berwibawa
Manajemen keprotokolan merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan acara resmi pemerintahan, pelayanan pimpinan daerah, penerimaan tamu, kunjungan kerja, serta berbagai kegiatan kedinasan. Pelaksanaan keprotokolan yang baik memerlukan pemahaman terhadap tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, etika pelayanan, serta koordinasi yang efektif antara unsur protokol dan perangkat daerah terkait.
Di samping aspek keprotokolan, kemampuan public speaking dan komunikasi profesional menjadi kompetensi penting bagi aparatur pemerintah dalam menyampaikan informasi, memandu jalannya acara, memberikan sambutan, melakukan presentasi, serta membangun komunikasi yang efektif dengan pimpinan, tamu undangan, mitra kerja, dan masyarakat.
Dalam praktiknya, penyelenggaraan acara pemerintahan juga membutuhkan tenaga Master of Ceremony (MC) yang mampu mengelola susunan acara, menggunakan bahasa yang baik dan santun, menjaga ketepatan waktu, serta menyesuaikan gaya komunikasi dengan karakteristik kegiatan, baik acara formal, seremonial, kedinasan, maupun kegiatan yang melibatkan pejabat dan tamu VIP/VVIP.
Seiring dengan meningkatnya tuntutan profesionalisme aparatur dan kualitas pelayanan publik, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknis keprotokolan, kemampuan berbicara di depan umum, penguasaan teknik pembawa acara, serta kecakapan komunikasi interpersonal dan koordinasi dalam situasi formal maupun dinamis.
Pelaksanaan manajemen keprotokolan perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Dalam penerapannya, peserta juga perlu memahami ketentuan teknis dan pedoman kedinasan yang relevan dengan jenis kegiatan serta kewenangan masing-masing instansi.
Melalui Bimtek Strategi Manajemen Keprotokolan, Public Speaking, Master of Ceremony, dan Komunikasi Profesional dalam Penyelenggaraan Acara Pemerintahan, peserta diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam merencanakan serta melaksanakan kegiatan keprotokolan, memandu acara secara profesional, menyampaikan informasi dengan percaya diri, dan membangun komunikasi yang efektif. Dengan demikian, penyelenggaraan acara pemerintahan diharapkan dapat berlangsung lebih tertib, terstruktur, komunikatif, dan mencerminkan citra positif instansi pemerintah.
MATERI BIMTEK
Kebijakan dan regulasi keprotokolan dalam penyelenggaraan acara resmi pemerintahan.
Prinsip dasar manajemen keprotokolan dan penerapannya di lingkungan pemerintah daerah.
Tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dalam acara resmi.
Perencanaan, persiapan, dan pengendalian penyelenggaraan acara kedinasan.
Penyusunan rundown, susunan acara, dan skenario kegiatan protokoler.
Protokol pelayanan pimpinan daerah dan penerimaan tamu VIP/VVIP.
Etika pelayanan, tata krama, penampilan, dan sikap profesional petugas protokol.
Teknik koordinasi antara petugas protokol, MC, panitia, dan perangkat daerah.
Dasar-dasar public speaking dan komunikasi profesional bagi aparatur pemerintah.
Teknik mengatasi rasa gugup, membangun kepercayaan diri, dan mengelola bahasa tubuh.
Teknik vokal, artikulasi, intonasi, pelafalan, dan pengaturan tempo berbicara.
Teknik penyampaian sambutan, presentasi, pengarahan, dan informasi kedinasan.
Penggunaan bahasa Indonesia yang baik, santun, efektif, dan sesuai konteks acara.
Teknik Master of Ceremony (MC) untuk acara formal dan semi-formal pemerintahan.
Penyusunan naskah MC, pembukaan, pengantar acara, transisi, dan penutupan.
Teknik memandu acara berdasarkan rundown serta mengantisipasi perubahan susunan acara.
Teknik komunikasi dan penanganan situasi tidak terduga selama kegiatan berlangsung.
Etika komunikasi dengan pimpinan, pejabat, tamu undangan, dan masyarakat.
Pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung koordinasi dan penyelenggaraan acara.
Simulasi praktik keprotokolan, praktik public speaking, dan praktik menjadi MC.
Evaluasi penampilan peserta, pemberian umpan balik, dan penyusunan rencana tindak lanjut.
TUJUAN BIMTEK
Meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan, prinsip, dan tata cara keprotokolan dalam penyelenggaraan acara resmi pemerintahan.
Meningkatkan keterampilan dalam merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan protokoler secara tertib dan profesional.
Memperkuat kemampuan peserta dalam menerapkan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sesuai ketentuan.
Meningkatkan kemampuan public speaking, komunikasi profesional, dan penyampaian informasi secara efektif.
Mengembangkan keterampilan menjadi Master of Ceremony (MC) untuk acara formal dan semi-formal pemerintahan.
Meningkatkan kemampuan menyusun naskah MC, mengelola rundown, serta mengantisipasi perubahan susunan acara.
Membentuk sikap profesional, percaya diri, santun, dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan tamu undangan.
Meningkatkan kemampuan koordinasi dan komunikasi dalam menghadapi situasi dinamis selama penyelenggaraan acara.
Mendukung peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan dan citra positif instansi pemerintah.
Mendorong terwujudnya penyelenggaraan acara pemerintahan yang tertib, lancar, efektif, dan berwibawa.
SASARAN PESERTA
Kepala Bagian dan pejabat yang membidangi keprotokolan, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), pejabat dan staf Sekretariat Daerah, petugas protokol, pranata humas, petugas Master of Ceremony (MC), pembawa acara, petugas hubungan masyarakat, aparatur yang menangani pelayanan pimpinan dan tamu VIP/VVIP, panitia kegiatan kedinasan, serta ASN yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan acara resmi, komunikasi publik, dan pelayanan pemerintahan.
METODE
Pemaparan Materi → Diskusi Interaktif → Tanya Jawab → Studi Kasus → Simulasi Keprotokolan → Praktik Public Speaking dan MC → Evaluasi → Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
CATATAN
Peserta disarankan membawa Laptop untuk mendukung penyusunan rundown, pembuatan naskah MC, dan penyusunan rencana tindak lanjut kegiatan.
Peserta juga disarankan menyiapkan contoh susunan acara atau rundown kegiatan resmi dari instansi masing-masing untuk digunakan dalam sesi diskusi dan praktik.
Materi dan simulasi disesuaikan dengan kebutuhan peserta, karakteristik instansi, jenis acara yang diselenggarakan, serta ketentuan keprotokolan yang berlaku.
BIAYA KEGIATAN
PAKET A — DENGAN PENGINAPAN
Single Room
Rp 5.500.000,- / peserta
PAKET B — DENGAN PENGINAPAN
Twin Sharing / 2 Orang dalam 1 Kamar
Rp 5.000.000,- / peserta
PAKET C — NON AKOMODASI
Tanpa Penginapan
Rp 4.000.000,- / peserta
FASILITAS PESERTA
Peserta memperoleh fasilitas:
Penginapan hotel sesuai paket yang dipilih.
Sertifikat kegiatan.
Modul dan materi pelatihan.
Tas dan seminar kit.
Materi atau makalah pelatihan.
Konsumsi selama kegiatan.
Coffee break.
Fasilitas pendukung kegiatan lainnya.
INFORMASI JADWAL & PENDAFTARAN
Jadwal Kegiatan:
https://linkpemda.com/jadwal
Materi Bimtek:
https://linkpemda.com/materi
Website LINKPEMDA:
https://linkpemda.com
WhatsApp Pendaftaran:
0813-8766-6605
Email:
info@linkpemda.com
PENUTUP
Bimtek Strategi Manajemen Keprotokolan, Public Speaking, Master of Ceremony, dan Komunikasi Profesional dalam Penyelenggaraan Acara Pemerintahan diharapkan menjadi sarana peningkatan kompetensi aparatur dalam mendukung kelancaran kegiatan resmi dan pelayanan pimpinan di lingkungan pemerintah daerah.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan tata keprotokolan secara tepat, memandu acara dengan profesional, menyampaikan informasi secara efektif, serta membangun komunikasi yang santun dan berwibawa.
Dengan peningkatan kompetensi tersebut, penyelenggaraan acara pemerintahan diharapkan semakin tertib, terkoordinasi, dan berkualitas, sekaligus memperkuat citra positif serta profesionalisme aparatur pemerintah.
LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Memperkuat Sinergi, Meningkatkan Kompetensi, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional.
