Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Integrasi Perencanaan dan Penganggaran, Penatausahaan Keuangan Daerah, serta Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel
Perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan, penatausahaan, serta manajemen aset daerah merupakan rangkaian proses yang saling berkaitan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Keterpaduan antara perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan keuangan, dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan, antara lain keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, ketepatan pelaksanaan serta penatausahaan transaksi keuangan, pengendalian realisasi anggaran, tertib administrasi aset, validitas data Barang Milik Daerah, serta penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sinergi antarperangkat daerah diperlukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang terukur, didukung penganggaran yang tepat, dicatat dan dipertanggungjawabkan secara tertib, serta didukung pengelolaan aset yang tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum. Koordinasi yang baik juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas data, memperkuat pengendalian internal, serta meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan maupun aset daerah.
Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) dan sistem informasi pendukung lainnya menjadi bagian penting dalam mendorong integrasi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, serta pengelolaan aset daerah. Oleh karena itu, aparatur pemerintah daerah perlu memahami keterkaitan antarproses, pembagian tugas dan kewenangan, mekanisme rekonsiliasi data, serta penerapan pengendalian internal dalam setiap tahapan pengelolaan sumber daya daerah.
Melalui Bimtek Sinergi Perencanaan, Penatausahaan Keuangan, dan Manajemen Aset Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, peserta diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dalam menyelaraskan perencanaan dan penganggaran, melaksanakan penatausahaan keuangan secara tertib, memperkuat pengelolaan Barang Milik Daerah, serta membangun koordinasi lintas perangkat daerah guna mendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
MATERI BIMTEK
Kebijakan dan regulasi terkini mengenai perencanaan pembangunan, penganggaran, pengelolaan keuangan, dan Barang Milik Daerah.
Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran perangkat daerah.
Integrasi perencanaan dan penganggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI).
Penyusunan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, dan target capaian perangkat daerah.
Strategi penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja.
Mekanisme pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah serta kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.
Penatausahaan belanja daerah, verifikasi dokumen, dan pengendalian realisasi anggaran.
Pengelolaan kas, rekonsiliasi transaksi, serta pengendalian administrasi keuangan perangkat daerah.
Penyusunan laporan keuangan perangkat daerah dan keterkaitannya dengan laporan keuangan pemerintah daerah.
Rekonsiliasi data perencanaan, penganggaran, realisasi keuangan, dan pelaporan.
Kebijakan dan tata cara pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan perangkat daerah.
Penatausahaan BMD meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset.
Digitalisasi pengelolaan aset daerah dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi BMD.
Pengamanan administrasi, fisik, dan hukum atas Barang Milik Daerah.
Rekonsiliasi data aset dengan data keuangan serta penyajian aset dalam laporan keuangan.
Pengendalian internal, manajemen risiko, dan mitigasi permasalahan dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah.
Penyusunan rencana aksi sinergi perencanaan, penatausahaan keuangan, dan manajemen aset daerah melalui studi kasus dan simulasi.
TUJUAN BIMTEK
Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, dan manajemen aset daerah.
Meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah serta Barang Milik Daerah.
Memperkuat kemampuan menyelaraskan dokumen perencanaan dengan program, kegiatan, anggaran, dan target kinerja perangkat daerah.
Meningkatkan ketertiban administrasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah.
Meningkatkan kemampuan melakukan verifikasi, rekonsiliasi, dan pengendalian data keuangan serta aset daerah.
Memperkuat tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.
Mendorong optimalisasi pemanfaatan SIPD-RI dan sistem informasi pendukung dalam pengelolaan sumber daya daerah.
Meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan serta penyajian data aset yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Memperkuat penerapan pengendalian internal dan mitigasi risiko dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah.
Mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
SASARAN PESERTA
Kepala perangkat daerah, sekretaris perangkat daerah, pejabat administrator dan pengawas, pejabat perencana, pejabat penatausahaan keuangan, bendahara, pengelola keuangan, pengurus barang, pengelola Barang Milik Daerah, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), serta aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda/Bapperida), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD/BPKAD sejenis sesuai nomenklatur daerah), Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, dan seluruh perangkat daerah yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan, serta pengelolaan aset daerah.
METODE PELAKSANAAN
Pemaparan Materi → Diskusi Interaktif → Identifikasi Permasalahan Pengelolaan Daerah → Studi Kasus → Simulasi Integrasi Data Perencanaan, Keuangan, dan Aset → Penyusunan Strategi Perbaikan → Konsultasi dengan Narasumber.
CATATAN
Peserta diharapkan membawa laptop serta data atau dokumen pendukung yang relevan dengan tugas dan fungsi masing-masing, apabila tersedia, untuk menunjang diskusi, analisis permasalahan, dan simulasi penyusunan rencana aksi.
Materi dan simulasi akan disesuaikan dengan karakteristik pemerintah daerah, kebutuhan instansi, pembagian tugas dan kewenangan, sistem informasi yang digunakan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BIAYA KEGIATAN
PAKET A — DENGAN PENGINAPAN
Single Room
Rp5.500.000 per peserta
PAKET B — DENGAN PENGINAPAN
Twin Sharing / 2 orang dalam 1 kamar
Rp5.000.000 per peserta
PAKET C — NON AKOMODASI
Tanpa penginapan hotel
Rp4.000.000 per peserta
Seluruh harga merupakan biaya kontribusi per peserta.
FASILITAS PESERTA
Fasilitas yang disediakan sesuai paket dan ketentuan penyelenggaraan:
Penginapan hotel sesuai paket yang dipilih.
Sertifikat kegiatan.
Modul dan materi pelatihan.
Tas dan seminar kit.
Makalah atau bahan pembelajaran.
Konsumsi selama kegiatan.
Coffee break.
Fasilitas pendukung kegiatan lainnya sesuai paket.
INFORMASI JADWAL DAN PENDAFTARAN
Jadwal Kegiatan:
Materi Bimtek:
Website LINKPEMDA:
WhatsApp Pendaftaran: 0813-8766-6605
Email: info@linkpemda.com
PENUTUP
Bimtek Sinergi Perencanaan, Penatausahaan Keuangan, dan Manajemen Aset Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel diharapkan menjadi sarana peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memperkuat keterpaduan proses perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan, dan pengelolaan Barang Milik Daerah.
Melalui peningkatan kompetensi, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, pemanfaatan sistem informasi, serta penerapan pengendalian internal yang memadai, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan, memperbaiki proses administrasi, meningkatkan kualitas data, dan menyusun langkah perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing.
Dengan demikian, sinergi pengelolaan perencanaan, keuangan, dan aset daerah dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi penggunaan sumber daya daerah, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
LINKPEMDA
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Memperkuat Sinergi, Meningkatkan Akuntabilitas, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional.
